JAKARTA, AGFENERJI.COM – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan dilakukan secara hati-hati dan terukur, termasuk dalam hal penarikan utang untuk pembiayaan.
BACA JUGA : kebakaran-hebat-landa-pemukiman-padat-penduduk-di-kemayoran-jakarta-pusat
Dalam APBN 2025, yang telah disepakati oleh pemerintah dan DPR RI, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 3.005,1 triliun, sedangkan belanja negara diproyeksikan sebesar Rp 3.621,3 triliun. Meskipun belanja negara melebihi pendapatan negara, defisit anggaran yang tercatat diperkirakan akan mencapai Rp 616,2 triliun atau sekitar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Defisit APBN 2025 Terkendali pada 2,53% PDB
Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit tersebut masih dalam batas yang aman dan telah diperhitungkan dengan matang untuk mendukung pembangunan dan stabilitas ekonomi negara. Menurutnya, defisit anggaran yang relatif terkendali ini merupakan hasil dari kebijakan fiskal yang hati-hati dan berfokus pada prioritas pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Kami memastikan bahwa pengelolaan utang dan pembiayaan dalam APBN 2025 dapat dilakukan dengan hati-hati, dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal jangka panjang dan menjaga rasio utang terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani dalam keterangannya.
Pemerintah akan terus memantau perkembangan ekonomi dan makroekonomi global yang dapat mempengaruhi penerimaan dan belanja negara. Oleh karena itu, strategi yang diambil dalam menyusun anggaran adalah dengan memperhitungkan ketidakpastian yang ada, terutama terkait dengan pandemi, inflasi global, dan harga energi.
Prioritas Penggunaan Anggaran untuk Sektor Penting
Salah satu fokus utama dalam APBN 2025 adalah penguatan sektor-sektor yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah akan fokus pada belanja untuk sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan untuk mendukung konektivitas antar wilayah serta proyek-proyek yang dapat merangsang sektor industri dan perdagangan.
Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas dalam anggaran negara. Pemerintah berencana untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan serta memastikan bahwa sektor kesehatan, yang sangat penting pasca-pandemi, mendapat perhatian penuh.
Pengelolaan Utang yang Berkelanjutan
Dalam konteks pembiayaan APBN, Sri Mulyani memastikan bahwa meskipun defisit dan pembiayaan utang dibutuhkan, pemerintah akan tetap mengelola utang dengan bijaksana. Utang negara akan dikelola untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek produktif yang memberikan hasil jangka panjang bagi perekonomian Indonesia.
“Utang negara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, serta digunakan untuk investasi produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas ekonomi nasional,” katanya.
Dengan rencana pengelolaan APBN yang hati-hati, pemerintah berharap dapat mencapai keseimbangan antara kebutuhan belanja negara untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan utang yang berkelanjutan, sehingga Indonesia dapat terus berkembang dengan fondasi ekonomi yang kuat.
Sri Mulyani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPR, dan masyarakat dalam memastikan bahwa APBN 2025 dapat berjalan sesuai dengan target dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
