agfenerji.com Jakarta, 8 febuari 2025 Peraturan mengenai sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan fleksibilitas kerja. Salah satu konsep yang berkembang adalah Flexible Working Arrangement (FWA), yang memungkinkan ASN untuk bekerja secara fleksibel baik dari sisi lokasi maupun waktu.
BACA JUGA : Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, ‘Isa Rachmatarwata’, sebagai tersangka dalam kasus dugaan KORUPSI
Landasan Hukum
Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah serta Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini ditetapkan pada 12 April 2023 dan mengatur tentang:
- Hari kerja instansi pemerintah ditetapkan sebanyak lima hari dalam seminggu, yaitu Senin hingga Jumat.
- Jam kerja ASN adalah 37 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk jam istirahat.
- Jam kerja ASN dimulai pukul 07.30 waktu setempat (dapat disesuaikan oleh instansi masing-masing).
Flexible Working Arrangement (FWA)
Konsep FWA yang diperkenalkan dalam Perpres 21/2023 memungkinkan ASN untuk memiliki pola kerja yang fleksibel, termasuk:
- Flexible Working Space: ASN dapat bekerja dari kantor (Work from Office/WFO) atau dari rumah (Work from Home/WFH) sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing.
- Flexible Working Time: ASN dapat memiliki jam kerja yang lebih fleksibel, tetapi tetap harus memenuhi jumlah jam kerja dalam seminggu.
Namun, penerapan FWA tidak berlaku secara menyeluruh bagi semua ASN. Pimpinan instansi atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di setiap instansi memiliki wewenang untuk menetapkan:
- Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara fleksibel.
- ASN mana saja yang dapat bekerja secara fleksibel.
- Proporsi antara WFO dan WFH bagi pegawai.
Aturan WFO 3 Kali Seminggu
Sejauh ini, tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan ASN untuk bekerja dari kantor (WFO) selama tiga hari dalam seminggu. Namun, beberapa instansi telah menerapkan kebijakan ini secara internal berdasarkan Perpres 21/2023.
Beberapa kementerian dan lembaga memilih skema 3 hari WFO dan 2 hari WFH dengan pertimbangan:
- Efisiensi kerja: ASN tetap memiliki fleksibilitas untuk bekerja dari rumah tanpa mengurangi produktivitas.
- Pengurangan biaya operasional: Mengurangi kehadiran fisik di kantor dapat menekan biaya listrik, transportasi, dan lainnya.
- Peningkatan keseimbangan kerja dan kehidupan (work-life balance): ASN dapat lebih fleksibel dalam mengatur waktu kerja dan urusan pribadi.
Namun, bagi ASN yang bekerja di sektor pelayanan publik, seperti di kantor pelayanan masyarakat, kepolisian, dan rumah sakit, kebijakan ini kemungkinan tidak diterapkan karena sifat pekerjaan yang membutuhkan kehadiran fisik secara penuh.
Kesimpulan
- Tidak ada aturan baku yang mewajibkan ASN untuk WFO 3 kali seminggu.
- Kebijakan WFO dan WFH ditentukan oleh masing-masing instansi berdasarkan pertimbangan kebutuhan kerja.
- Flexible Working Arrangement (FWA) memberikan opsi bagi ASN untuk bekerja secara fleksibel sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi.
Jika Anda ingin mengetahui kebijakan WFO dan WFH di instansi tertentu, sebaiknya mengacu pada regulasi internal instansi tersebut atau berkonsultasi dengan bagian kepegawaian.
Latar Belakang Kebijakan:
Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah efisiensi anggaran, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menyatakan bahwa efisiensi anggaran ini membuka peluang bagi ASN untuk menerapkan sistem kerja yang lebih modern dengan memanfaatkan digitalisasi birokrasi.
Poin-Poin Kebijakan:
- Peniadaan jam kerja fleksibel: Jam kerja fleksibel ditiadakan untuk meningkatkan efisiensi.
- Skema kerja efisien: ASN bekerja tiga hari di kantor (WFO) dan dua hari dari mana saja (WFA) setiap minggunya.
- Pelaporan kinerja harian: Memastikan kinerja harian dengan sistem pelaporan yang konkret.
- Pembatasan perjalanan dinas: Perjalanan dinas dalam dan luar negeri dibatasi untuk menghemat anggaran.
- Koordinasi melalui media daring: Maksimalkan koordinasi yang responsif melalui media daring.
- Efisiensi penggunaan energi: Memastikan efisiensi penggunaan listrik dan energi.
- Penyesuaian pakaian kerja: Mengutamakan kenyamanan dalam pakaian kerja.
- Penggunaan anggaran yang efektif: Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif.
- Kerja sama dengan mitra: Mengoptimalkan kerja sama dengan donor, mitra, dan pihak ketiga dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.
- Konsultasi kepegawaian regional: Kantor Regional memastikan konsultasi kepegawaian tuntas di masing-masing wilayah kerja.
Kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja ASN dan efisiensi anggaran.
