JAKARTA, AGFENERJI.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto (HK), dan orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah (DIT), sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kasus ini terkait proses pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR yang juga menyeret nama Harun Masiku (HM), eks kader PDI-P yang kini menjadi buronan KPK.
BACA JUGA : resep kue jahe kenari simpel untuk perayaan natal camilan favorit keluarga
“Penyidik menemukan bukti keterlibatan saudara HK (Hasto) selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI (Donny) selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” ujar Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).
Surat Perintah Penyidikan Diterbitkan
KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin.Dik/154/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024. Surat ini menguatkan penetapan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka utama, dengan dugaan kuat bahwa suap tersebut terjadi atas perintah langsung dari Hasto Kristiyanto.
“Berdasarkan alat bukti yang kami miliki, tindakan yang dilakukan oleh para tersangka berhubungan dengan proses PAW yang tidak sesuai dengan aturan hukum,” tambah Setyo.
Kronologi Kasus
Kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku, eks kader PDI-P, untuk memperoleh kursi DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu. Wahyu Setiawan, yang saat itu menjabat sebagai Komisioner KPU, diduga menerima suap dari Harun Masiku untuk meloloskan proses PAW tersebut.
KPK mengungkap bahwa Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah berperan sebagai pengatur strategi di balik upaya meloloskan Harun Masiku. Mereka diduga memberikan arahan dan menyuplai dana yang digunakan untuk menyuap Wahyu Setiawan.
“Peran saudara HK adalah memberikan arahan dan dukungan terhadap tindakan yang dilakukan oleh DTI untuk memastikan HM dapat memperoleh kursi DPR melalui mekanisme PAW,” jelas Setyo.
Peran Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah
- Hasto Kristiyanto (HK):
- Menggunakan posisinya sebagai Sekjen PDI-P untuk memberikan dukungan terhadap Harun Masiku dalam proses PAW.
- Diduga mengetahui dan menyetujui skema suap yang dirancang untuk meloloskan Harun Masiku.
- Donny Tri Istiqomah (DIT):
- Orang kepercayaan Hasto yang berperan aktif dalam proses pengumpulan dana dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait.
- Bertindak sebagai penghubung antara Harun Masiku dan Wahyu Setiawan.
Langkah KPK dalam Kasus Ini
KPK memastikan akan terus mendalami kasus ini, termasuk mengejar Harun Masiku, yang hingga kini masih menjadi buronan. Selain itu, penyidik juga akan memeriksa kembali keterlibatan pihak-pihak lain di lingkup internal PDI-P atau pihak luar yang terlibat dalam aliran dana suap.
“Kami tidak akan berhenti pada penetapan tersangka ini. Proses hukum akan terus berjalan untuk mengungkap semua pihak yang terlibat,” tegas Setyo.
Reaksi PDI-P dan Publik
PDI-P belum memberikan tanggapan resmi terkait penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Namun, kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut nama besar dalam partai politik sekaligus melibatkan skandal yang belum tuntas sejak 2020.
Masyarakat menilai langkah KPK ini sebagai sinyal positif dalam penegakan hukum. “Jika KPK benar-benar bisa menuntaskan kasus ini, ini akan menjadi bukti bahwa hukum berlaku untuk semua,” ujar seorang warganet di Twitter.
Tanggapan Pengamat
Pengamat politik, Prof. Dini Wardani, menyebut bahwa penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka akan memberikan dampak besar terhadap citra PDI-P menjelang tahun politik.
“Kasus ini menjadi tantangan besar bagi PDI-P, terutama karena melibatkan Sekjen partai. Ini bisa memengaruhi elektabilitas partai jika tidak segera disikapi dengan transparan,” jelas Prof. Dini.
Kesimpulan
Penetapan Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka oleh KPK menandai perkembangan signifikan dalam pengungkapan kasus suap terkait PAW Anggota DPR. Dengan bukti yang kuat, KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini, termasuk mengejar buronan Harun Masiku.
Kasus ini menjadi ujian besar bagi PDI-P untuk menjaga integritas dan transparansi di tengah tekanan politik. Publik berharap langkah KPK ini menjadi awal dari penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu.
