Prabowo Sidang Kabinet Huntara Pengungsi Banjir Longsor Sumbar menjadi fokus utama Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (15/12/2025) di Istana Negara, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi ribuan pengungsi bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 24 November 2025.
Menurut data resmi BNPB per 18 Desember 2025 pukul 06.20 WIB, korban jiwa dari tiga provinsi terdampak mencapai 1.059 orang meninggal dan 192 orang masih dinyatakan hilang. Bencana ini juga mengakibatkan lebih dari 7.000 jiwa luka-luka dan 147.236 rumah rusak. Kondisi ini menjadikan pembangunan huntara sebagai prioritas mendesak pemerintah.
Keputusan Prabowo Sidang Kabinet Huntara Pengungsi Banjir Longsor Sumbar: 2.000 Unit Mulai Dibangun 21 Desember 2025
Dalam Sidang Kabinet Paripurna 15 Desember 2025, Presiden Prabowo mengumumkan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan membangun 2.000 rumah mulai hari Minggu, 21 Desember 2025. Pengumuman ini menjadi respons cepat pemerintah terhadap kondisi darurat pengungsian yang kini mencapai ratusan ribu jiwa.
“Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap,” kata Prabowo dalam sidang kabinet, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberikan solusi jangka panjang bagi korban bencana. Presiden menegaskan bahwa pemerintah memiliki anggaran yang telah disiapkan melalui kebijakan pemangkasan anggaran di awal pemerintahannya.
Dalam sidang tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada TNI, Polri, BNPB, Basarnas, kementerian dan lembaga terkait, BUMN, hingga relawan masyarakat yang terlibat dalam penanganan bencana. Namun, ia juga menyindir kepala daerah yang kurang loyal. “Kecuali ya di sana-sini ada bupati-bupati, mungkin yang satu orang ya, yang menurut saya kurang loyal kepada rakyat di saat kritis,” tegas Prabowo, tanpa menyebutkan nama.
Presiden menekankan bahwa penanganan bencana adalah “perintah operasi” yang menuntut inisiatif dan kecepatan tanpa perlu menunggu instruksi berlebihan. Informasi lebih lengkap tentang penanganan bencana bisa dilihat di agfenerji.com
Data Terkini BNPB: 1.059 Korban Meninggal dan 894.101 Pengungsi Per 18 Desember 2025
Berdasarkan pembaruan data Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera 2025 dari BNPB, situasi bencana menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Per 18 Desember 2025 pukul 06.20 WIB, korban jiwa dari tiga provinsi terdampak mencapai 1.059 orang meninggal, naik dari 1.050 orang sehari sebelumnya.
Rincian korban meninggal per provinsi:
- Aceh: 451 jiwa (korban terbanyak)
- Sumatera Utara: 338 jiwa
- Sumatera Barat: 235 jiwa (fokus artikel ini)
BNPB juga mencatat 192 orang yang masih belum ditemukan atau hilang setelah tiga pekan lebih penanganan bencana. Sementara itu, korban luka-luka mencapai lebih dari 7.000 jiwa yang tersebar di ratusan posko pengungsian.
Data pengungsi per 9 Desember 2025 menunjukkan total 894.101 jiwa yang terdiri dari:
- Aceh: 831.124 jiwa
- Sumatera Utara: 42.503 jiwa
- Sumatera Barat: 20.474 jiwa
Kerusakan infrastruktur juga masif: BNPB mencatat terdapat 147.236 rumah rusak akibat banjir dan tanah longsor. Ribuan fasilitas publik termasuk 420 rumah ibadah, 199 fasilitas kesehatan, 697 fasilitas pendidikan, dan 405 jembatan mengalami kerusakan setelah diterjang banjir dan longsor.
Target Selesai Huntara dalam Sebulan: Prabowo Tinjau Langsung Pembangunan di Kabupaten Agam
Komitmen Prabowo Sidang Kabinet Huntara Pengungsi Banjir Longsor Sumbar dibuktikan dengan kunjungan langsung Presiden ke lokasi bencana. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian dan hunian sementara (huntara) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Kamis (18/12/2025), sehari setelah menggelar sidang kabinet.
Di Posko Pengungsi SD 05 Kayu Pasak Palembayan, Agam, Prabowo mengatakan hunian sementara di Kabupaten Agam mulai dibangun dan akan selesai dalam waktu sebulan. “Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara sebulan supaya bapak-bapak ibu semua tidak perlu tinggal di tenda,” ujar Presiden.
Lokasi Pembangunan Huntara di Sumatera Barat:
Pemerintah menyiapkan tiga titik utama hunian sementara di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam:
- Lokasi utama dengan kapasitas terbesar
- Lapangan Bola Padang Sibabaju, Jorong Kayu Pasak Timur, Nagari Salareh Aia Timur
- Lapangan Bola Jajaran Tantaman, Nagari Tigo Koto Silungkang
Pelaksanaan pembangunan hunian sementara ini berada di bawah komando Dandim 0304/Agam dengan dukungan lembaga lainnya. BNPB menargetkan huntara sudah dapat dihuni sebelum 2 Januari 2026, tepat sebelum kegiatan belajar mengajar semester genap dimulai pada 5 Januari 2026.
Huntara dibangun dengan tipe barak yang cukup untuk menampung ratusan keluarga yang kini mengungsi di gedung sekolah dan fasilitas umum lainnya.
Anggaran Huntara dan Dana Operasional: Rp 20 Miliar untuk Gubernur, Rp 4 Miliar untuk Bupati/Walikota
Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk penanganan bencana Sumatera. Pemerintah pusat menyalurkan dana operasional langsung kepada pemerintah daerah terdampak, yaitu Rp 20 miliar untuk gubernur dan Rp 4 miliar untuk bupati/wali kota di 52 kabupaten/kota.
Dana ini ditujukan untuk membiayai kegiatan penanganan bencana dan pemulihan pasca-bencana secara langsung di lapangan. Dengan 52 kabupaten/kota yang menerima dana Rp 4 miliar, total alokasi untuk tingkat kabupaten/kota mencapai Rp 208 miliar, belum termasuk dana untuk tingkat provinsi.
Presiden Prabowo menegaskan ketersediaan anggaran dengan mengatakan, “Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan.”
Sumber Anggaran:
- Kebijakan pemangkasan anggaran di awal pemerintahan Prabowo
- Realokasi APBN 2025
- Dana siap pakai BNPB
Menkeu dalam sidang kabinet mengkonfirmasi bahwa tidak ada hambatan pendanaan untuk pembangunan huntara dan huntap. Semua dana sudah disiapkan dan mekanisme pencairannya dipercepat untuk memastikan tidak ada penundaan pembangunan.
Kunjungan Prabowo ke Lokasi Bencana: 3 Kali ke Aceh, 2 Kali ke Sumut, 1 Kali ke Sumbar
Presiden Prabowo menunjukkan komitmen tinggi dengan turun langsung ke lokasi bencana secara berkala. Presiden menyampaikan bahwa dirinya telah beberapa kali turun langsung meninjau wilayah terdampak: “Ke Aceh saya sudah 3 kali, ke Sumatera Utara 2 kali, ke Sumatera Barat baru 1 kali, rencananya saya akan segera ke sana lagi”.
Presiden bahkan merencanakan untuk memantau perkembangan pemulihan secara rutin. “Saya merencanakan minimal seminggu sekali akan saya lihat daerah itu untuk memantau perkembangan,” ungkap Prabowo dalam sidang kabinet.
Kronologi Kunjungan Prabowo:
- 1 Desember 2025: Meninjau 4 lokasi bencana – Tapanuli Tengah (Sumut), Medan, Aceh Tenggara (Kutacane), dan Padang Pariaman (Sumbar)
- 7 Desember 2025: Rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh
- 13 Desember 2025: Meninjau pengungsi di Langkat, Sumatera Utara
- 18 Desember 2025: Kunjungan ke Kabupaten Agam, Sumbar (kunjungan paling baru)
Dalam kunjungan 18 Desember ke Agam, Prabowo sempat mengecek pembangunan hunian sementara (huntara) yang sedang dibangun di dekat tenda pengungsian. Ia juga mengecek kondisi jembatan bailey Mantuang di Padang Pariaman dan sempat menghentakkan kaki untuk mengecek daya tahan jembatan tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa dalam kunjungan ke Sumbar, Presiden diagendakan meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana, baik titik pembangunan hunian sementara, titik pengungsian, titik pembangunan jembatan sekaligus memastikan percepatan pemulihan semua infrastruktur.
Timeline Pembangunan Huntara dan Huntap: Dari Darurat hingga Rekonstruksi Permanen
Pemerintah menetapkan roadmap jelas untuk penanganan hunian korban bencana dengan tiga fase utama:
Fase 1: Huntara Darurat (21 Desember 2025 – Januari 2026)
Menteri PKP akan membangun 2.000 rumah mulai hari Minggu, 21 Desember 2025. Pembangunan huntara tipe barak akan dimulai serentak di berbagai lokasi di tiga provinsi terdampak. Khusus untuk Kabupaten Agam, Sumbar, target penyelesaian adalah sebelum 2 Januari 2026 agar pengungsi yang menempati gedung sekolah bisa segera dipindahkan sebelum tahun ajaran baru dimulai.
Fase 2: Huntap (Hunian Tetap) – 2026
Setelah huntara darurat selesai, pemerintah akan membangun huntap dengan konstruksi lebih permanen. Total 2.000 rumah yang dibangun kemungkinan besar akan langsung menjadi hunian tetap, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo dalam sidang kabinet.
Fase 3: Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Program rehabilitasi sawah-sawah yang rusak dan perbaikan bendungan yang jebol juga menjadi prioritas. Prabowo menegaskan komitmen untuk memperbaiki mata pencaharian petani yang terdampak. “Tadi kita laporkan bendungan-bendungan juga banyak yang jebol, tapi kami akan segera memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi,” tegas Prabowo saat meninjau lokasi bencana.
Infrastruktur Pendukung:
Selain huntara, pemerintah juga mempercepat pembangunan:
- 405 jembatan yang rusak, termasuk jembatan bailey
- Pemulihan jalan akses ke daerah terisolir
- Rehabilitasi fasilitas kesehatan dan pendidikan
- Perbaikan irigasi dan bendungan untuk pertanian
Presiden juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi seperti air bersih dan toilet portabel tersedia di semua posko pengungsian.
Pengerahan Sumber Daya: 50.000 TNI-Polri dan 60 Helikopter untuk Penanganan Bencana
Skala penanganan bencana Sumatera menunjukkan keseriusan pemerintah. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah sudah mengerahkan lebih dari 50.000 anggota TNI-Polri ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera.
“Kita sudah mengerahkan lebih dari 50.000 TNI dan Polri. 50.000 itu setingkat 50 batalion sudah dikerahkan di daerah terdampak. Kalau dibilang negara tidak hadir, ah, ya, kita waspada saja, ya. Unsur-unsur yang memang ya punya agenda-agenda lain,” kata Prabowo dalam sidang kabinet 15 Desember 2025.
Mobilisasi Sumber Daya:
- Lebih dari 50.000 personel TNI-Polri
- Puluhan helikopter untuk distribusi logistik udara
- Pesawat angkut untuk evakuasi dan bantuan
- Alat berat untuk pembersihan puing dan pembangunan akses
- Tim SAR dari Basarnas untuk pencarian korban hilang
Presiden menegaskan bahwa pengerahan sumber daya dalam skala besar ini mencerminkan kapasitas Indonesia sebagai negara yang kuat. “Ini hanya bisa oleh negara yang kuat,” tegas Presiden, menunjukkan kebanggaannya terhadap seluruh aparat negara yang bekerja di tengah rakyat.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat koordinasi melaporkan bahwa satuan tugas (satgas) penanggulangan bencana juga akan membangun huntara, sementara pembangunan huntap diserahkan kepada Kementerian PKP. Untuk rumah yang tidak terlalu rusak berat, satgas BNPB akan melakukan perbaikan langsung tanpa perlu relokasi.
Baca Juga Prabowo Terima Nishan-e-Pakistan 2025
Respons Cepat dan Terukur Pemerintah dalam Penanganan Bencana Sumbar
Prabowo Sidang Kabinet Huntara Pengungsi Banjir Longsor Sumbar pada 15 Desember 2025 menandai komitmen serius pemerintah dalam menangani dampak bencana yang merenggut 1.059 nyawa dan memaksa hampir 900.000 jiwa mengungsi. Dengan target pembangunan 2.000 unit huntara mulai 21 Desember 2025 dan penyelesaian dalam sebulan, pemerintah menunjukkan kecepatan respons yang terukur.
Alokasi dana operasional Rp 20 miliar per provinsi dan Rp 4 miliar per kabupaten/kota, ditambah pengerahan 50.000 personel TNI-Polri, menunjukkan mobilisasi sumber daya dalam skala besar. Kunjungan rutin Presiden ke lokasi bencana – 3 kali ke Aceh, 2 kali ke Sumut, dan 1 kali ke Sumbar – juga membuktikan kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan.
Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur kemampuan Indonesia dalam manajemen bencana, tidak hanya dari aspek kecepatan pembangunan fisik huntara, tetapi juga keberlanjutan program rehabilitasi dan rekonstruksi hingga pengungsi bisa kembali ke kehidupan normal.
Menurut data faktual di atas, aspek mana yang paling menunjukkan keseriusan pemerintah: kecepatan pembangunan huntara (selesai dalam sebulan), alokasi anggaran langsung ke daerah, atau pengerahan 50.000 personel TNI-Polri?
